Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu sistem pembangunan Kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas DP3A yang khususnya Bidang Pemenuhan Hak Anak hari ini menerima kunjungan …

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Terapi Kelompok Bagi Perempuan Penyintas Kekerasan, di Hotel Ananda, Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Selasa (12/12/2023). Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tojo Una-Una, Ir. Dalfiah, …

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kampanye 16’Hari anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diseluruh dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas kelompok solidaritas perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta …

Palu, Sigi Sulawesi TengahGubernur Sulawesi Tengah Bapak H. Rusdi Mastura membuka secara resmi kegiatan Deklarasi Cegah Pernikahan Anak, Pencanangan Kabupaten Sigi sehat dan kampung kualitas berkualitas yang dalam sambutannya menekankan perlunya penguatan kerjasama seluruh lintas sektor, dan penguatan fungsi peran forum anak, edukasi dan sosialisasi dalam mencegah perkawinan anak, dan perlunya di buat peraturan daerah …

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan, sumber daya pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah provinsi memiliki peran dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak sebagai upaya percepatan pelaksanaan salah satu urusan wajib …

Palu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melakukan monitoring di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), di Ruang Rapat DP3A Prov. Sulteng, Kamis 23/11/2023. Monitoring tersebut dalam rangka melaksanakan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum ke DP3A, Kemenkeu RI …

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melaksanakan kegiatan Pelatihan SIMFONI PPA Versi 2.0 yang dilaksanakan di Amazing Resort Beach,Senin (20/11/2023) Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Unit-Unit Pelayanan Terpadu serta membangun pemahaman dan komitmen para pengelola data kekerasan perempuan dan anak untuk menggunakan …

Palu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Audiensi Bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah (YLBH APIK Sulteng), di Jalan Kartini Kantor UPTD PPA Prov Sulteng, Jumat 17/11/2023.YLBH APIK dan RUTGERS Indonesia saat ini sedang …

Guna efektifitas sinergi dan kolaborasi dalam upaya membantu pemerintah menangani permasalahan perempuan dan anak perlu membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak(F-PUSPA).Forum PUSPA sendiri mempunyai fungsi :-Penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa Tingkat Provinsi-Memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan …

Upaya pemerintah untuk terus memperkuat keberadaan forum Anak sebagai wadah partisipasi Anak dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat mendorong forum Anak sehingga tercapai peran mereka sebagai pelopor dan pelapor (2P) ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Untuk memberikan ruang partisipasi anak ,mengembangkan serta memberikan penghormatan dan perlindungan untuk memenuhi hak-hak anak,serta meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan …