Jingle “BA JAO SAYANG” DP3A


(Bersama Jaga Orang Tersayang) yang juga berarti “menjauh” dan bermakna jaga jarak. Jingle ini diproduksi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran penyebaran covid-19, semoga dengan Jingle ini dapat menimbulkan rasa waspada dan kesadaran seluruh masyarakat indonesia agar dapat menjadi bagian dari solusi dalam pemutusan mata rantai covid-19.

Subscribe dp3a provsulteng

#fightcovidtogether #dp3a_provsulteng

Posted in BERITA | Leave a comment

Pemprov Sulteng bentuk tim “Berjarak” lindungi perempuan dari COVID-19

Sabtu, 9 Mei 2020 15:13 WIB
perempuan
Palu (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim gerakan bersama jaga keluarga kita (Berjarak) yang berperan untuk melindungi perempuan dan anak dari wabah virus corona (COVID-19).

“Tim ini telah terbentuk dan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulteng,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng, Ihsan Basir di Palu, Sabtu.

Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 463/129/DP3A/2020 tentang tim gerakan Berjarak ini ditunjuk Kepala DP3A Sulteng Ihsan Basir sebagai ketua tim pelaksana, dan seluruh bidang dan sub bagian di lingkup OPD tersebut menjadi anggota dari susunan keanggotaan tim itu.

Selain dari pihak pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebut Ihsan Basir, juga melibatkan pihak non-pemerintah seperti lembaga kemanusiaan/LSM yang fokus dan peduli terhadap perempuan dan anak, serta komponen gender.

“Ada dari unsur mitra pemerintah seperti LSM dan media, turut terlibat dan masuk dalam keanggotaan tim ini,” sebut Ihsan.

Saat ini, kata Ihsan, tim Berjarak telah memiliki panduan pelaksanaan gerakan bersama lindungi keluarga kita dari bahaya COVID-19.

Dalam panduan tersebut meliputi beberapa protokol, seperti protokol komunikasi, relawan, pos tim, pokja daerah kabupaten/kota, kelompok kerja daerah provinsi.

“Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pelaksana Gerakan Berjarak dari tingkat pusat hingga tingkat rukun warga atau dusun untuk melindungi perempuan, anak dan keluarga dari bahaya paparan Covid-19 di Indonesia,” kata dia.

Ia menjelaskan tujuan dari gerakan berjarak yaitu membangun platform komunikasi untuk memastikan kondisi perempuan, anak dan keluarga aman dari bahaya paparan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Sasaran kegiatan ini, lanjut dia, keluarga terutama anggota keluarga, perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas, termasuk keluarga yang terdapat perempuan pelaku usaha kecil atau mikro yang terdampak COVID-19.

Sumber: Pemprov Sulteng bentuk tim “Berjarak” lindungi perempuan dari COVID-19 Antara sulteng

COPYRIGHT © ANTARA 2020
Posted in BERITA | Leave a comment

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulteng ditengah wabah covid-19 tetap jalan

94067173_261875614953669_79952014338681929_nDalam perkembangan jaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak ditengah wabah pandemi covid-19 tetap melaksanakan tugas pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menyediakan layanan Informasi dan juga pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan via telfon/sms/WA pada hotline 082347123444. Petugas UPT PPA akan merespon untuk selanjutnya memberikan layanan lanjutan sesuai dengan yang dibutuhkan korban.

Kepala UPT PPA Ibu Distiawaty SH, MM menegaskan dalam memberikan layanan, Petugas UPT PPA tetap melaksanakan SOP pencegahan Covid-19. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan serta tetap menjaga jarak aman saat melakukan interaksi dengan pihak berkepentingan.

Jadi bagi masyarakat tetap di rumah, tetap sehat. Jika melihat, mendengar dan merasakan kekerasan di sekitar anda. LAPORKAN!!!! #berjarak #bajaosayang #alapura #dp3aprovsulteng #stopkekerasanterhadapperempuandananak #sulteng

Sumber: DP3A Pelayanan ditengah wabah

Posted in BERITA | Leave a comment

Penyusunan Rencana aksi kelompok kerja pengarusutamaan gender (POKJA PUG)

Dari Best western plus coco palu kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Melalui Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Prov. Sulteng melaksanakan kegiatan Pelatihan penyusunan rencana aksi POKJA PUG. Kegiatan ini dihadiri oleh 38 Peserta yang di hadiri dari berbagai unsur OPD, lembaga masyarakat, profesi dan perguruan tinggi.

beritaKepala DP3A Prov. Sulteng (Ihsan Basir SH. LL.M) menyampaikan agar menguatkan komitmen dan peran POKJA PUG di Provinsi  dan Kab/Kota, untuk mendorong pelaksanaan PUG. Dengan demikian diharapkan melalui Pelatihan ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran POKJA PUG di Kabupaten/Kota guna mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Daerah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, isu-isu gender harus terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di semua instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah.

“Sedangkan kelompok kerja (Pokja) PUG sebagai wujud pelembagaan PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah,” tutur ihsan.

Kepala DP3A menyebutkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PUG di daerah, yaitu kenyataan di lapangan menunjukkan fungsi dan peran Pokja PUG yang belum maksimal. Masih minimnya pemahaman anggota Tim Pokja PUG dengan fungsi dan tugasnya masing-masing termasuk juga peran masing-masing SDM penggerak di daerah yang kurang jelas dan kurang berimbang.

Selain itu, telah menjadi kesepakatan bersama bahwa pelaksanaan PUG akanIMG_6802 difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, diperlukan masukan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja PUG untuk memahami SDGs dan strategi pelaksanaan PUG terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Posted in BERITA | Leave a comment

KPPPA-DP3A maksimalkan PATBM akhiri kekerasan terhadap anak di Sulteng

IMG_9513 copyPalu (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng berupaya memaksimalkan peran masyarakat yang tergabung dalam gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak di provinsi tersebut.

“Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, maka Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak menginisiasi lahirnya gerakan PATBM. Gerakan ini diinisiasi oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau kelompok orang yang tinggal di desa/kelurahan,” ucap Kepala DP3A Sulteng, Ihsan Basir, di Palu, Rabu.

Upaya pemaksimalan gerakan PATBM dilakukan KPPPA bersama DP3A Sulteng diawali dengan peningkatan kapasitas para kelompok masyarakat dan aktivis lewat pelatihan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, di salah satu hotel di Palu.

Ihsan menerangkan PATBM adalah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Lewat PATBM, kata dia, masyarakat ditempatkan sebagai ujung tombak untuk melakukan upayaupaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat, agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang berujung pada upaya melindungi anak.

Dia mengatakan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat merupakan upaya memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat secara mandiri.

“Masyarakat dalam konteks gerakan PATBM adalah komunitas, yaitu kelompok orang saling berinteraksi yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang kecil yaitu desa/kelurahan,” kata Ihsan.

Menurut dia, pengembangan model perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat merupakan strategi yang tepat dalam mencegah kekerasan pada anak karena seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat langsung.

Hal itu karena kasus kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di Sulteng, pelakunya justru orang-orang terdekat yang dalam dalam lingkungan kecil.

“Karena itu diperlukan peran aktif keluarga, untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan penuh kasih sayang, mengawasi kegiatan anak, serta memberikan keterampilan pada anak guna mendeteksi atau menghadapi kemungkinan kekerasan yang mungkin terjadi pada dirinya,” kata Ihsan Basir

Sumber : “kpppa-dp3a-maksimalkan-patbm akhiri kekerasan terhadap anak di sulteng

Posted in BERITA | Leave a comment

DISKUSI PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN SINERGI TAHUN ANGGARAN 2019 FORUM PUSPA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Upload puspaPalu, 17 september 2019  kegiatan Kementrian PP dan PA yang bekerjasama dengan Dinas PP dan PA Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di hotel Santika, Kepala Dinas PP dan PA Prov. Sulteng, Bapak Ihsan Basir, SH., LL.M, Membuka kegiatan forum Puspa,  dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam Forum Puspa ini dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga masyarakat dan instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan serta menyebarluaskan informasi dan akses terhadap program pencegahan dan penyelesaian terhadap perempuan dan Anak.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang menimpa kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong beberapa bulan lalu mengakibatkan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, dan permohonan dari ketua Forum Puspa Provinsi Sulawesi Tengah, maka disepakati untuk dilakukan perubahan kegiatan jadwal yang tertuang dalam addendum perjanjian kerjasama dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Terkait partisipasi publik untuk deputi partisipasi masyarakat melalui asisten deputi bidang partisipasi media akan melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Puspa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018, sekaligus berkoordinasi untuk rencana tindak lanjut pada tahun 2019.

Menurut DR. A. Fatmawati Saloko, MP, sebagai Narasumber Daerah dan selaku ketua Forum PUSPA, bahwa Skala prioritas PUSPA adalah mengakhiri Kesenjangan Perempuan di Bidang Ekonomi yang diambil dari Program “Three Ends”.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Bapak Sinam M. Sutomo, sebagai Narasumber pusat dalam materinya, “ Hidup Nyaman Bersama Ancaman”). Menjelaskan, sejak tanggal 01 Mei 2019 Komunitas Radio sudah ada di beberapa lokasi, diantaranya di Dolo, Poboya, dan sebagian sidera, telah disiapkan sebanyak 1000 Radio Receiver di beberapa  tempat, siaran radio dimulai pada pukul 06 sore sampai dengan pukul 10 malam, sudah adanya kerjasama dengan PURJIK dan beberapa Non Government Organization (NGO), dan sudah mendirikan Radio Komunitas dengan bantuan dana Desa di berbagai Daerah, sementara Radio Komunitas masih di kota Palu dan sebagian wilayah Kab. Sigi, kami akan mendirkan Radio Komunitas di beberapa daerah lain di Sulawesi tengah, mengingat daerah ini rawan bencana. Radio komunitas ini bisa mencapai antara 25 sampai 30 KM.

puspa

Posted in BERITA | Leave a comment

Sulteng maksimalkan peran gugus tugas percepat realisasi provinsi layak anak

IMG-20190904-WA0034Palu (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan peran gugus tugas sebagai upaya percepatan realisasi sebagai Provinsi layak anak (provila).

Percepatan realisasi Provinsi Sulteng layak anak dilakukan oleh pemerintah setempat dengan membentuk gugus tugas, yang diikutkan dengan peningkatan kapasitas untuk pemaksimalan peran lewat “pelatihan gugus tugas layak anak (provila) dengan analisis pemenuhan hak anak (PUHA) Provinsi Sulteng”, di Palu, Rabu.

“Gugus tugas dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di emban dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten dan kota layak anak, dan memastikan bahwa program KLA dan Provila terintegrasi dengan kabupaten dan kota,” ucap Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate, pada seremonial pelatihan tersebut.

Sulteng menargetkan menjadi provinsi layak anak pada tahun 2025. Target itu diikutkan target realisasi RT/RW, desa dan kelurahan, kecamatan serta kabupaten dan kota layak anak mulai tahun 2020 sampai 2024.

Dimana, Sulteng menargetkan RT/RW di provinsi itu telah layak anak pada tahun 2021. Kemudian, tahun 2022 desa/kelurahan telah layak anak, 2023 kecamatan di Sulteng telah layak anak. Selanjutnya, 2024 kabupaten/kota di Sulteng telah layak anak. Lalu, 2025 provinsi telah layak anak.

Untuk mempercepat target itu, Pemerintah Provinsi Sulteng telah mengambil langkah-langkah dengan menetapkan kebijakan membentuk gugus tugas KLA lewat Keputusan Gubernur 476/639/BPPKB-G.ST/2013 tentang gugus tugas kota layak anak Pemerintah Provinsi Sulteng.

Dalam keputusan itu, gugus tugas KLA terdiri dari wakil OPD, unsur masyarakat, media massa cetak dan elektronik, dunia usaha, dan perwakilan anak.

Gubernur menyebut, lewat keputusan itu, gugus tugas KLA harus meningkatkan kapasitas kelembagaan gugus tugas KLA dan provila, terutama lewat penyusunan rencana aksi daerah KLA, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota.
IMG-20190904-WA0035
Longki Djanggola mengatakan, KLA salah satu tujuannya sebagai bentuk komitmen perlindungan anak lewat pemenuhan hak anak, agar kelak anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.

“Setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,” kata Longki.

Ia menguraikan, berdasarkan data jumlah anak di Indonesia 82,8 juta jiwa, atau sekitar 32, 85 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Di Sulteng, lanjut dia, terdapat 2.921.715 jiwa jumlah penduduk, diantaranya terdapat 1.243.557 jiwa anak usia 0-18 tahun atau sekitar 42 persen.

Karena itu, sebut dia, investasi untuk anak sama artinya dengan berinvestasi untuk sekitar hampir setengah penduduk Sulteng.
Pelatihan gugus tugas layak anak (provila) dengan analisis pemenuhan hak anak (PUHA) Provinsi Sulteng diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melibatkan OPD, pers, masyarakat dan akademisi, di Palu, Rabu.


Sumber “(antara) Sulteng maksimalkan peran gugus tugas percepat realisasi Provinsi Layak Anak

Posted in BERITA | Leave a comment

Pelatihan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (SATGAS PPA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Pelatihan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (SATGAS PPA, di hotel Jazz, Selasa (27/08/2019).

uploadKepala Dinas PPPA, Ihsan Basir mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) selain garda terdepan juga ujung tombak dalam perlindungan dan penanganan kasus menimpa perempuan dan anak.

“Satgas PPA harus dimaksimalkan perannya sebagai fasilitator dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Oleh karena itu, tujuan kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada para petugas satgas PPA Kalsel dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu juga fungsi satgas PPA adalah menjangkau terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan nantinya tindak lanjutnya adalah UPTD melakukan apakah mereka perlu didampingi hukum, psikologis selanjutnya pemulihan psikologisnya itu UPTD P2TP2A yang mengasesmen untuk tindak lanjut berikutnya.

Langkah pertama mereka dulu yang menjangkau apa perlu dibawa ke rumah sakit dulu, apa yang harus kita lakukan dalam penanganan. “Untuk itu, saya berharap semua masyarakat paham dan peka dengan kasus – kasus kekerasan perempuan dan anak,” katanya.

Kalau makin banyak satgas PPA akan mempermudah penjangkauan mereka dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti yang tidak boleh dilakukan orang tua, lingkungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran dan yang lainnya.

sukartiDikesempatan yang sama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA, ibu Sukarti mengatakan bedasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 terdapat 48 kasus yang terdiri dari korban dewasa, perempuan 23 orang dan laki-laki 1 orang dan korban anak, laki-laki 15 orang dan perempuan 9 orang.

“Maka berdasarkan data itu pemerintah mengajak partisipasi berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam perlindungan perempuan dan anak terutama dalam perlindungan perempuan dan anak terutama dalam mengantisipasi tindak kekerasan,” ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti 46 peserta dari Dinas Provinsi, Dinas PPA Kabupaten/Kota dan Tim Satgas PPA.  kegiatan berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 27-29 Agustus 2019

Posted in BERITA | Leave a comment

PERAYAAN HARI ANAK NASIONAL DI BUMI ANGIN MAMIRI 2019

IMG_1901Perayaan Hari Anak Nasional dibumi angin mamiri dari lapangan karebosi sulawesi selatan Yohana Yambise yang lebih akrab di sapa dengan Mamayo. “pada orang tua hendaknya jangan membiarkan anak kecanduan teknologi terutama melalui gadget (gaway) tanpa pantauwan orang tua”

mamayo juga mengajak kepada anak-anak seluruh indonesia agar fokus untuk belajar banyak baca dan menulis dalam moment tersebut juga di laksanakan memorandum of under stending (MOU) di bidang perlindungan perempuan dan anak serta layanan sosial selama dua tahun dengan pemerintah turki.

acara ini di hadiri oleh meteri tenaga kerja layanan sosial dan keluarga republik of turki, sementara itu gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah memberikan statementnya bahwa isu perlindungan anak merupakan isu multi dimensi untuk membutuhkan komitmen bersama dari segenap lapisan masarakat yang melibatkan pemerintah , dunia usaha dan kelompok masarakat lainya.

Ia pun menegaskan dalam rangka menuju indonesia layak anak. (idola) pemerintah mempersiapkan dan mencoba memenuhi kebutuhan anak tanpa diskriminasi mengigat anak adalah persiapan sebagai pemimpin masa depan bangsa.

Posted in BERITA | Leave a comment

LIBATKAN JEJARING BERDAYAKAN PEREMPUAN & ANAK DI PENGUNGSIAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan jejaring dan mitra Sub-Klaster Perlindungan Hak Perempuan (PHP) untuk memberdayakan perempuan dan anak di IMG_02841lokasi pengungsian pascaterdampak gempa, tsunami dan likuefaksi yang ada di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. “Strategi pemberdayaan perempuan korban bencana di lokasi pengungsian dilakukan melalui koordinasi jejaring dan mitra Sub-Klaster Perlindungan Hak Perempuan (PHP),” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, Rabu.

Kata Ihsan pelibatan jejaring dan sub-klaster pemberdayaan perempuan dan anak di lokasi pengungsian empat daerah, menjadi tanggung jawab DP3A. Pelibatan itu, sebut Ihsan, agar dalam upaya penanganan pemberdayaan perempuan dan anak pascabencana berjalan secara terstruktur, sistematis dan masi karena jejaring dan mitra sub klaster pemberdayaan perempuan-anak yang berada di lapangan melakukan pendampingan, fasilitasi, sekaligus koordinasi dengan pihak lain termasuk DP3A Sulteng.

“Bentuknya adalah memfasilitasi dan menjadi koordinator antara OPD terkait dan lembaga/NGO yang fokus di isu-isu perlindungan perempuan dan anak,” sebut Ihsan. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu meliputi intervensi kegiatan sosialisasi, training, workshop, FGD dan lokakarya bagi penyintas dan pengelola Tenda Ramah Perempuan (TRP), di 12 titik di Palu, Sigi, Donggala. TRP didirikan oleh UNFPA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melibatkan NGO lokal seperti Libu Perempuan dan KPKPST, dan DP3A Provinsi Sulteng, Palu, Sigi dan Donggala.

Selain itu ada juga pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi kelompokperempuan. Sebelumnya Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) bekerjasama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) melatih 60 relawan menjadi pendamping penanganan kekerasan berbasis gender di dua kabupaten terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kabupaten Sigi dan Donggala.Harapan kita dengan pelatihan bertahap ini paling tidak menjadi sala satu upaya dari meminimalisir terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan sebagai upaya memaksimalkan pendampingan dan penanganan terhadap penyintas kasus kekerasan khususnya bagi perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di daerah ini, ucap Soraya Sultan, Ketua Yayasan KPKP-ST.

Soraya Sultan mengemukakan, berbagai bentuk kekerasan berbasis gender seringkali terjadi tanpa mengenal strata sosial seseorang baik bagi penyintas ataupun siapa pelakunya, bahkan dalam situasi pasca bencana sekalipun. Karena itu, sebut dia, KPKP-ST berinisiatif untuk melatih 60 relawan dari tenda ramah perempuan yang ada di Kabupaten Donggala dan Sigi untuk menjadi pendamping penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Posted in BERITA | Leave a comment